Sistem Kesehatan Nasional dan Kontroversi Medical City Cikarang

Masalah kesehatan sampai saat ini masih merupakan momok bagi negara kita Indonesia. Masih rendahnya angka Human Development Index (HDI), yang salah satu indikatornya adalah Angka Harapan Hidup (AHH), menggambarkan bahwa seharusnya masalah kesehatan mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah kita. Apa yang menyebabkan keparahan tersebut? Menurut saya, bobroknya managemen sistem kesehatan dari pemerintahlah yang merupakan masalah utama kesehatan di negri ini.
Seharusnya, dalam sistem kesehatan nasional, pemerintah berperan sebagai regulator dan pengawas. Jadi, pemerintah harus bisa mengatur distribusi tenaga kesehatan termasuk dokter dan dokter spesialis agar merata, mengelola pembiayaan kesehatan nasional, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Semua program kesehatan tidak bisa dilakukan hanya berdasar keinginan pengambil kebijakan, tetapi harus sesuai dengan rancangan dari sistem kesehatan nasional.
Akibat tidak adanya suatu sistem kesehatan nasional yang dikelola dengan baik, maka pembangunan kesehatan di berbagai daerah hanya sebatas janji dari para calon bupati atau walikota dalam pemilihan kepala daerah tanpa ada realisasi. Hal itu terjadi karena adanya otonomi daerah yang memberikan kekuasaan seluas-luasnya bagi masing-masing daerah untuk mengatur sistem kesehatanyya masing-masing. Indonesia kalah dengan beberapa negara di Asia yang telah memiliki sistem kesehatan nasional seperti Singapura, Malaysia dan Thailand..
Selain yang telah disebutkan di atas, saat ini masih terjadi ketidakadilan dalam bidang kesehatan masih terjadi antara yang kaya dan miskin. Masyarakat miskin gagal mendapat pelayanan kesehatan karena tidak punya dana atau jaminan kesehatan untuk mendapatkannya, tempat tinggal penduduk secara geografis jauh dari tempat layanan kesehatan, ketidaksamaan akses karena pengetahuan, budaya dan jender.
Masyarakat miskin atau menengah di kota-kota besar yang dekat dengan rumah sakit dan dokter atau tenaga kesehatan akan mendapat akses lebih baik untuk mendapat pelayanan kesehatan. Daerah dengan tingkat ekonomi masyarakat rendah dan kemampuan fiskal pemerintah daerah lemah cenderung kekurangan tenaga dokter spesialis.
Bahkan, sebagai buktinya, menurut hasil survei yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan di 78 kabupaten di 17 provinsi di Indonesia tahun 2007, 30% dari 7.500 puskesmas di daerah terpencil tidak punya tenaga dokter. Sekitar 50 persen dari 364 puskesmas tidak punya dokter, 18 persen tanpa perawat, 12 persen tanpa bidan, 42 persen tanpa tenaga sanitarian, 64 persen tanpa tenaga gizi.

Medical City

Masih buruknya sistem managemen pemerintah di bidang kesehatan bertolak belakang dengan proyek yang dicanangkan pemerintah baru-baru ini. Pemerintah, yang akan bekerjasama dengan beberapa perusahaan besar, rencananya (sebetulnya proyek ini sudah memasuki tahap awal pembangunan) akan membangun suatu ”Medical City” yang merupakan kawasan pelayanan kesehatan terintegrasi pertama di Indonesia yang akan dibangun di Kota Jababeka, Cikarang. Proyek tersebut terbagi dalam enam tahapan dan ditargetkan rampung tahun 2015.Biaya yang dihabiskan dalam proyek ini tidak sedikit, yaitu mencapai angka 7 triliun rupiah!
Medical City bertujuan untuk menjadi "center of excellent" dalam bidang kesehatan, sehingga orang Indonesia tidak perlu lagi pergi ke luar negeri untuk berobat. Selain itu, di Indonesia belum ada pusat kesehatan yang terpadu dalam satu kawasan. Sebagai tambahan pula, nantinya di wilayah ini akan dibangun pusat riset di bidang kesehatan, biologi, maupun industri.
 Sebetulnya, konsep yang ditawarkan amat bagus karena menawarkan suatu fasilitas kesehatan dan yang akan memajukan tingkat kesehatan di Indonesia. Tetapi, seberapa sih urgensinya bila dibandingkan dengan perbaikan sistem kesehatan nasional? Non sense! Ketika Medical City sudah dapat dibangun kelak, tetapi tidak dibarengi dengan perbaikan sistem kesehatan nasional, masalah kesehatan di Indonesia tetap belum dapat terselesaikan. Tetap saja masyarakat yang tinggal di tempat yang letaknya jauh dari akses kesehatan tak bisa menikmati kecanggihan fasilitas tersebut. Tetap saja orang-orang yang miskin tak mampu menggunakan fasilitas tersebut. Bila hal tersebut terjadi, kesehatan di Indonesia keadaannya tetap akan tetap sama hancurnya seperti sekarang.